Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru oleh gelombang gerakan reformasi tidak secara otomatis membawa Indonesia ke pangkuan sistemm yang demokratis. Meskipun beberapa kali telah terjadi pergantian kepemimpinan politik, namun sejumlah masalah fundamental masih menghadang perjuangan penegakan nilai-nilai yang diemban oleh YLBHI yakni diantaranya: menguat dan semakin meluasnya korupsi dan poltik suap, meluasnya politik kekerasan dalam bentuk kekerasan komunal maupun kekerasan politik murni, dan juga meningkatnya eskalasi konflik bersenjata dalam kerangka separatisme disejumlah wilayah seperti Aceh dan Papua. Selain itu sistem multipartai juga liberalisasi politik yang berlangsung sama sekali belum mampu menghasilkan sistem dan prosedur politik yang rasional dan deliberatif yang menjamin pertisipasi otentik masyarakat. Gejala ini nampak jelas dalam kegagalan serta kebuntuan aspirasi masyaarakat bawah dalam penataan susunan kekuasaan di tingkat pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan partai-partai politik tidak seerta merta meningkatkan kualiatas dan mutu demokrasi serta partisipasi politik masyarakat.

Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan di atas YLBHI menyakini bahwa reformasi dan demokrasi tidak dapat diperlakukan sebagai barang jadi yang otomatis hadir begitu rejim otoriter pendahulnya ditumbangkan, demokrasi bukanlah sebuah mesin yang dapat berjalan sendiri meskipun kondisi-kondisi dan politik yang sebelumnya membelenggunya telah diruntuhkan. Artinya sebagai sebuah visi, demokrasi Indonesia meski diletakkan sebagai empty signifier yang terbuka terhadap segala jenis upaya pembentukan dan penafsiran, baik yaang bermaksud memperkuat pendirian dan fondasi-fondasinya (democratic security) maupun upaya yang bertujuan memperlemah dan meruntuhkannya kembali. YLBHI akan berjuang dan berada pada posisi pertama, yakni untuk memperkuat fondasi-fondasi demokrasi.

Hal-hal tersebut membawa YLBHI untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang lahir dalam konteks post-authoritarianism politics, seperti konflik dan kekerasan di sejumlah wilayah, menguatnya aspirasi kedaerahan dan perluasan otonomi tuntutan perluasan keadilan ekonomi dan prospek kemandirian institusi-institusi politik, polemik seputar amandemen konsititusi, dll. Ringkasnya, secara mendasar soal-soal ini menghadapkan kita pada sebuah persoalan strategis dan ketegangan simultan yang bisa dirumuskan menjadi formulasi: bagaimana menemukan ketepatan konseptual dan paradigma serta orientasi yang dapat membantu kita untuk di satu sisi menghindari the evil (kekerasan, represi, manipulasi, korupsi, hiprokrasi) dalam kehidupan politik, tetapi juga di sisi lain – pada saat yang bersamaan – mampu memperkuat kapasitas negara untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi kehidupan masyarakat di aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain bagaimana kita mendamaikan dan merekonsiliasikan dua kecenderungan yaitu: pada satu sisi kita juga membutuhkan negara yang ‘kuat’ dalam artian memiliki kapabilitas yang memadai untuk mencegah konflik, menjamin keadilan sosial dan melindungi pluralisme dalam masyarakat.

Atas dasar kebutuhan tersebut maka YLBHI menyadari bahwa apa yang akan dihadapi ke depan sama sulitnya dengan ketika LBH masih bekerja di bawah otoriterianisme rezim Orde Baru. Program-program yang akan dijalankan pun sedikit banyak mencoba untuk mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat yang sudah mulai berubah. Peluang untuk memajukan upaya ekstensifikasi bagi perlindungan dan promosi hak asasi manusia lebih terbuka. Dorongan bagi pembuatan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional baik oleh pemerintah maupun parlemen yang bernafaskan pada upaya penghormatan hak asasi manusia yang lebih besar. Inilah jalan yang telah dibuka oleh pengorbanan mahasiswa dan anak-anak muda untuk menyingkirkan pemerintahan Soeharto, meskipun tantangan ke depan masih sama sulitnya dengan tantangan yang dihadapi selama kekuasaan Orde Baru. Kerja-kerja LBH akan tetap berfokus pada perlindungan dan promosi bagi hak-hak sipil politik, ekonomi-sosial-budaya serta hak perempuan dan anak, dan kajian-kajian bagi upaya promosi bagi perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama untuk membangun partisipasi politik masyarakat untuk muncul sebagai subyek hukum dan politik yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.

Untuk mengaplikasikan gagasan dan ide-ide tersebut diatas, secara garis besar YLBHI melakukan lima program prioritas:

1. Advokasi kasus (litigasi dan non litigasi)
2. Pendidikan dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat
3. Riset/Studi Kebijakkan (legal reform)
4. Pengembangan jaringan kerja (lokal-nasional-internasional)
5. Kampanye dan publikasi

Sementara di tingkat internal sejumlah tantangan harus dihadapi YLBHI. Pertama, keberlanjutan dana operasional dan rutin YLBHI, untuk pembiayan program dan biaya rutin seluruh kantor LBH. Ini berdasarkan gagasan dasar bahwa problem demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan gender harus menjadi tanggungjawab dan kepedulian seluruh komponen masyarakat. YLBHI mencoba untuk menumbuhkan etika kepedulian (ethic of care) dalam masyarakat untuk peduli terhadap persoalan sesama manusia dalam bingkai ke-Indonesia-an. Persoalan penggusuran, PHK masal, kekerasan, ketimpangan hukum, ketidakadilan ekonomi, penghancuran nilai-nilai sosial dan budaya menjadi tanggungjawab semua orang, menjadi kepedulian semua orang, berdasarkan pemikiran tersebut YLBHI akan menggalang potensi sumber-sumber dana dari dalam negeri dengan membuka “Rekening Dana Kepedulian” bagi upaya penciptaan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan penghormatan terhadap rule of law.

Pertama, pengembangan kapasitas profesionalitas Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) di seluruh kantor YLBHI-LBH ditengah tantangan carut-marut sistem hukum di Indonesia. Pada tataran ini para PBH YLBHI-LBH dituntut untuk menjungjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip dasar LBH untuk selalu berada pada posisi konstituennya yang dipinggirkan secara hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketiga, upaya pelibatan dan partisipasi yang seluas-luasnya seluruh konstituen YLBHI dalam setiap proses-proses kerja YLBHI, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat pengambilan keputusan. Konstituen merupakan partner kerja-kerja YLBHI selama ini, sehingga efektivitas kerja-kerja YLBHI sangat ditunjang oleh dukungan seluruh konstituen yang selam ini telah bekerja bersama-sama LBH. Baik organisasi rakyat disektor tani, nelayan, mahasiwa, buruh, para pengacara baik alumni maupun bukan alumni LBH.

Dua tantangan tersebut diatas merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi YLBHI mengingat setiap tahunnya seluruh kantor-kantor LBH menangani sekitar 2.000 saampai 3.000 kasus, dengan kemampuan personil 200 PBH (terdiri dari advokat/pengacara, analis politik, sosiolog, sejarahwan, pustakawan, peneliti sosial, ekonom, dll) dan 100 orang karyawan. Untuk itu dukungan seluruh masyarakat menjadi signifikan dalam kelanjutan kerja-kerja LBH ke depan.

Perjuangan untuk ideal demokrasi bisa berarti imajinasi. Tetapi perjuangan sering kali diawali dari mimpi-mimpi, dari imaginary construction. Imajinasi akan ideal demokrasi bukanlah perjuangan jangka pendek, tetapi perjuangan yang mungkin tidak pernah mencapai kata akhir, dan YLBHI menyadari sepenuhnya bahwa lembaga ini tidak akan mampu memperjuangkannya sendirian. Dukungan kerja bersama-sama dari kawan seiring merupakan keniscayaan bagi perjuangan pencapaian ideal demokrasi tersebut. Ikhtiar inilah yang diyakini YLBHI. Perjuangan ini membutuhkan kerja bersama, seluruh komponen dan elemen dalam masyarakat, rekan-rekan mahasiswa, buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, guru, rekan-rekan NGO, kaum profesional yang beritikad bagi demokrasi, kawan-karan jurnalis yang mencintai demokrasi, dan semua lapisan masyarakat bawah yang merupakan basis bagi perjuangan demokrasi radikal. Karena itulah pekerjaan berat ini akan menjadi kerja semua orang, bukan kerja YLBHI semata, bukan kerja perorangan, tetapi kerja semua orang yang memiliki imajinasi akan perjuangan bagi ideal demokrasi, karena itu kita semua sebagai subyek yang memiliki imaginary akan ideal demokrasi harus memperjuangkannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment