Slider

WARGA SUROKONTO-KENDAL-JAWA TENGAH MENDATANGI MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENYERAHKAN 223 SURAT JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PETANI DI SUROKONTO WETAN, KENDAL YANG DIKRIMINALISASI

Seperti diketahui, 3 Petani Kendal - Jawa Tengah dikriminalisasi atas dugaan melakukan pembalakan liar di kawasan hutan dan saat ini para petani tersebut ditahan di LP Kab. Kendal atas penetapan dari Mahkamah Agung RI. Kriminalisasi terhadap mereka akibat  tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia di Rembang dengan Perhutani yang cacat yuridis dan tidak clean and clear yang juga berdampak pada hilangnya lahan garapan terhadap 450 Petani di Desa

Read more
CABUT PENETAPAN PENAHANAN 3 Petani Surokonto Wetan: “Negara Mengkhianati Petani, Negara Mengkhianati Reforma Agraria Sejati”

Pres Release . CABUT PENETAPAN PENAHANAN 3 Petani Surokonto Wetan: "Negara Mengkhianati Petani, Negara Mengkhianati Reforma Agraria Sejati" . Reforma Agraria sejati hanya slogan belaka dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, kekerasan-kerasan terhadap petani belakangan ini semakin menjadi-jadi, dan sudah berapa petani mengalami kekerasan dari aparatur-aparatur sipil negara, hingga militer. Negeri yang besar dan kaya akan kekayaan alam, khusus sumber pangan,

Read more
Somasi untuk Menko Kemaritiman atas keputusan reklamasi

Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi sejumlah pulau buatan di Teluk Jakarta disambut somasi terbuka yang diajukan oleh nelayan serta kelompok masyarakat. Somasi terbuka tersebut dibacakan Jumat (16/09), dan menuntut agar Luhut sebagai Menko Maritim 'menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara' pada Mei 2016 lalu terkait reklamasi Pulau G yang memutuskan untuk 'menunda pelaksanaan... pemberian

Read more
Selamat Hari Bumi

Bumi merupakan tempat kita berpijak dan hidup. Kondisi bumi saat ini terancam karena adanya ulah manusia yang telah melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa menimbang resiko yang ditimbulkan. Untuk menjaga bumi tetap lestari hendaknya setiap manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan. Bumi lestari maka mahluk bumi terselamatkan. Yuk mari kita bersama menjaga bumi, dimulai dari

Read more
Korupsi Lewat Celah Administrasi Penanganan Perkara: Urgensi Reformasi Manajemen Perkara pada MA RI

Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016   Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi praktik korupsi di kalangan personil MA. Peristiwa tersebut tentunya merugikan MA secara kelembagaan. Ibaratkan

Read more
8 Pendapat Profesor/Guru Besar dari berbagai Universitas #RUUKPK

Indonesia Corruption Watch mengumpulkan pendapat 8 Profesor/Guru Besar dari berbagai Universitas di Indonesia soal rencana DPR melakukan Revisi UU KPK. Pada intinya para narasumber menyatakan menolak Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK. Kedelapan Guru Besar tersebut adalah Komariah Emong (Unpad), Hariadi Kartodihardjo (IPB), Marwan Mas (Univ. Bosowa'45), Faisal Santiago (Univ. Borobudur), Hamdi Muluk (UI), Saldi Isra (Unand), Rhenald

Read more
20 Alasan #tolakRUUKPK

1. 28,51 juta orang miskin karena korupsi. Kalau KPK dilemahkan? #tolakruukpk 2. KPK dengan fungsi koordinasi dan supervisi berhasil mencabut 810 izin tambang. Pendapatan bertambah dari 26,5 T menjadi 35,5 T. Kalau KPK dilemahkan? #tolakruukpk 3. Dari sektor pencegahan, pada 2010-2014, KPK berhasil menyelamatkan uang negara 270 T. Kalau KPK dilemahkan? #tolakruukpk 4. 752 perkara korupsi sudah dan sedang diselidiki KPK. Kalau KPK dilemahkan? #tolakruukpk

Read more
LAUNCHING KERTAS POSISI YLBHI TENTANG IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM

Dalam rangka mendorong pembangunan Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nasional yang Akuntabel, YLBHI menyusun sebuah Kertas Posisi sebagai hasil dari monitoring atau pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2. Adapun, monitoring implementasi UU Bantuan Hukum kali ini dilakukan dengan survey online yang disebar ke seluruh 310 OBH dan dikuatkan dengan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal yang melibatkan seluruh stakeholders

Read more
Presiden Harus Copot JaksaAgung

PresidenHarus Copot JaksaAgung -    HMPrasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAMmasa lalu, reformasi institusidan pemberantasan korupsi- Pada 20November mendatang, genapsatuHMPrasetyomenjabatsebagaiJaksa Agung RepublikIndonesia. Salahprioritaskerjayangsepatutnya diselesaikan olehHM Prasetyo sebagaiJaksa Agungadalah penguatan pemberantasankorupsi,penuntasanpelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi

Read more
PENEGAKAN HUKUM TAK SERIUS, MAFIA TAMBANG JALAN TERUS

Kami Koalisi sejumlah lembaga masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, YLBHI, Walhi, JATAM, KPA, PIL-Net, dan AJI, menyayangkan terjadinya peristiwa teror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015 dan sejumlah jurnalis media TV yang diduga kuat berkaitan dengan praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur pada 5 November 2015 lalu. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 4 (empat) orang mengalami

Read more