Dukungan Terhadap Aksi Mogok Hak Awak Mobil Tangki Pertamina

Merespon aksi mogok kerja yang dilakukan oleh  awak mobil tanki (AMT) Pertamina, YLBHI menyatakan dukungannya dan memberikan beberapa catatan hukum atas konflik perburuhan yang terjadi.   Pertama, Pertamina adalah salah satu perusahaan strategis negara sebagai penyokong kewajiban menyejahterakan rakyat. Hal ini tampak dalam sejarah yang ditulis oleh Pertamina sendiri yang menunjukkan negara menginvetaris ladang-ladang minyak…

Warga Surokonto Mendatangi MA

Seperti diketahui, 3 Petani Kendal – Jawa Tengah dikriminalisasi atas dugaan melakukan pembalakan liar di kawasan hutan dan saat ini para petani tersebut ditahan di LP Kab. Kendal atas penetapan dari Mahkamah Agung RI. Kriminalisasi terhadap mereka akibat  tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia di Rembang dengan Perhutani yang cacat yuridis dan tidak clean…

Siaran Pers : Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi dari Perilaku Imoral yang Korup

Terkait dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 26 Januari, 2017 yang lalu, maka kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Konstitusi (KMSPK) merasa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menyampaikan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar sepanjang berjalannya persidangan Uji Materi…

SIARAN PERS LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG

Dalam kurun waktu 2010-2016 LBH Padang mencatat 80 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum baik Polisi, TNI, Petugas Lapas, Hakim, Satpol PP sebagai pelaku. kasus-kasus tersebut terekam dalam bentuk penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pengancaman, dengan korban sebanyak 282 orang. Pelaku tertinggi adalah Polisi, TNI, Petugas LP, Satpol PP Sepanjang tahun 2016 LBH Padang mendampingi…

Siaran Pers LBH Semarang : Mengecam Tindakan Penyiksaan yang Dilakukan oleh Perwira Polrestabes Semarang

Semarang, 31 Januari 2017. Cita-cita untuk mewujudkan aparat kepolisian yang berorientasi kepada Hak Asasi Manusia (HAM) harus terganjal dengan adanya peristiwa penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polrestabes Semarang AKP Subadi terhadap salah seorang tahanan Polrestabes Semarang berinisial AFR. Penyiksaan ini dilakukan dengan menyiramkan air panas kepada AFR sehingga menyebabkan beberapa bagian…

Pernyataan Bersama YLBHI dan 15 Kantor LBH SeIndonesia : Tentang Pembubaran Paksa Pekan Olahraga & Seni (Porseni) Waria-Bissu Se-Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) bersama 15 Kantor LBH Se-Indonesia yang berada di bawah naungan YLBHI mengecam keras tindakan Polda Sulsel yang tidak memberikan izin pelaksanaan PORSENI Waria-Bissu se Sulawesi Selatan dan Tindakan Polres Soppeng yang telah membubarkan secara paksa Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) Waria-Bissu se Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Januari 2016. Porseni…

SIARAN PERS : “KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH YANG MENCABUT IZIN, TAPI MEMERINTAHKAN PERBAIKAN ADALAH BENTUK PENGELABUAN, PEMBANGKANGAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung [Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 05 Oktober 2016] atas Gugatan Warga Rembang dan Walhi. Kemarin, Senin 16 Januari 2017 atau tepat sehari sebelum batas waktu 60 hari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat keputusan No. 6601/4 Tahun 2017 dan menyatakan : Pertama, menyatakan batal dan tidak berlaku SK Gubernur…

Rekayasa Isu Komunis Mengancam Akses Terhadap Keadilan

Siaran Pers 5 Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) Region Jawa: Rekayasa Isu Komunis Mengancam Akses Terhadap Keadilan Rekayasa isu kebangkitan komunis menimbulkan keresahan di masyarakat dan dengan sukses mengalihkan perhatian kita dari isu korupsi dan ketidakadilan sosial. Bermula dari adanya upaya penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965-1966, berbagai ormas dan purnawirawan jendral yang menolak, kemudian…

REKLAMASI TELUK JAKARTA MELANGGAR HAM

Teramat jelas terjadi ketimpangan structural yang terjadi didalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Ketimpangan struktur ini terjadi antara Negara, Korporasi dan Rakyat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Negara) telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dengan mengeluarkan kebijakan untuk menundukkan rakyat demi kepentingan korporasi. Korporasi/pemodal menggunakan modalnya untuk mempengaruhi Negara untuk melakukan kekuasaannya agar…

Presiden Harus Copot JaksaAgung

PresidenHarus Copot JaksaAgung –    HMPrasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAMmasa lalu, reformasi institusidan pemberantasan korupsi– Pada 20November mendatang, genapsatuHMPrasetyomenjabatsebagaiJaksa Agung RepublikIndonesia. Salahprioritaskerjayangsepatutnya diselesaikan olehHM Prasetyo sebagaiJaksa Agungadalah penguatan pemberantasankorupsi,penuntasanpelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.   SebagaicerminanPemerintahan Jokowi– JKdi bidangpenegakanhukum,kinerjaHM Prasetyojauhdarimemuaskan.Jikakinerja JaksaAgungburukmakaakanberdampak serius padamenurunnyakepercayaan publik terhadap Pemerintahan…