Laporan

JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum

“Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan Hukum dan secara konsisten menginisiasi dan berkordinasi serta

Read more
Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital

Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital   Sepanjang tahun 2013 YLBHI dan 15 kantor cabang lembaga bantuan hukum di daerah menerima cukup banyak laporan. Tercatat terdapat 2.873 kasus yang masuk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012), jumlah kasus yang ditangani oleh YLBHI pada tahun 2013 mengalami peningkatan 16% atau 394 kasus. Pada tahun 2012 YLBHI menangani 2.479 kasus, sedangkan tahun 2013 sebanyak 2.873 kasus. Meskipun

Read more
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Fatwa MPU Aceh

Saat ini Aceh telah mengukir sejarah perdamaian, kedua belah pihak yang pernah bertikai (GAM dan RI) telah sepakat untuk menyelesaian pertikaian berdarah selama 30 tahun.  Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti bahwa telah ada usaha dan itikad baik yang dilakukan oleh parapihak untuk perdamaian di Aceh. Proses peace making dan peace keeping telah dilakukan, dengan pembagian peran dan kekuasaan, demilitierisasi (penarikan pasukan

Read more
Membedah Sesat Pikir RUU Rahasia Negara

Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara merupakan salah satu RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas berdasarkan dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005. Paper ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis serta rekomendasi terhadap proses penyusunan dan substansi/materi RUU ini, dengan menggunakan perspektif hukum hak asasi manusia

Read more
Laporan Rakernas YLBHI 2010

Laporan ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) YLBHI tahun 2010. Laporan terdiri dari pengantar, diskripsi kegiatan, hasil yang dicapai dan rencana tindak lanjut hasil rapat kerja nasional. Menginjak usia 40 tahun YLBHI-LBH pada bulan Oktober 2010, LBH terus-menerus menjadi garda terdepan pembelaan hukum bagi si miskin. Bersama dengan masyarakat dampingan

Read more
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam deklarasi kelahiran ”Gerakan Masyarakat Adili Soeharto” (GEMAS), dinyatakan: ”Bahwa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto telah melakukan berbagai tindak kejahatan, antara lain kejahatan-kejahatan korupsi, pemberangusan kebebasan sipil, kejahatan terhadap kemanusiaan, penindasan terhadap perempuan dan perusakan lingkungan. Kejahatan-kejahatan itu telah mengakibatkan jatuhnya korban manusia, kemerosotan moral, pembodohan dan kebangkrutan

Read more
Panduan Bantuan Hukum 2006

Seluruh aspek kehidupan kita tak bisa dilepaskan dari hukum. Ia menjangkau kita sejak masih dalam kandungan, tumbuh dewasa, bekerja, beranak-pinak, bertetangga, sampai meninggal dunia. Ia ada setidaknya memenuhi ciri relasional minimal dua orang. Hukum tentu tumbuh dan hidup sesuai dengan dinamika zaman. Di tengah masyarakat yang berkembang pesat sekarang, di mana teknologi informasi dan cara berbisnis makin modern, hukum kian kompleks, rumit dan

Read more
Memilih Hakim Agung Terpilih

"Catatan Atas Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung" Hakim Agung adalah hakim tertinggi dan sebagai penjaga benteng aspirasi keadilan masyarakat. Mahkamah Agung, menjadi "court of last resort" dan otoritas yang final untuk memutuskan sebuah perkara. Karenanya, sayang jika bangku hakim agung diduduki para pencari kerja, petualang politik atau pengabdi kepentingan sekelompok orang. Hakim Agung yang dicari: hakim agung yang berdiri di atas kepentingan

Read more
Laporan Tahunan 2005 YLBHI

Yayasan LBH Indonesia sebagai lembaga publik yang memperjuangkan penegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam menjalankan prinsip keterbukaan (disclosure) yang merupakan salah satu implentasi dari akuntabilitas lembaga. Berdasarkan hal itu, maka untuk yang ketiga kalinya, setelah Public Report 2003 dan 2004, YLBHI/LBH membuat laporan pertanggungjawaban pada publik atas

Read more
Tabulasi Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2004

Dokumen ini merupakan hasil kompilasi data dari kantor LBH terkait dengan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 2004. Terdapat lima isu utama yang dipantau, yaitu hak atas perumahan, hak atas kesehatan, pendidikan, hak petani dan mayarakat ada serta hak buruh. Di dalamnya terdapat tabel yang terdiri dari Jumlah kasus dan korban. Pemantauan ini dilakukan di 9 propinsi Indonesia. Pemantauan ini dilakukan oleh YLBH-LBH sejak Januari

Read more