Kegiatan

PERNYATAAN SIKAP KOALISI NASIONAL ANTI PEMBANTAIAN PETANI

Setelah 13 hari pembunuhan pejuang lingkungan upaya aparat Kepolisian mengungkap kejahatan pembunuhan belumlah masuk kepada akar masalah konflik. Aparat kepolisian lamban melakukan penyelidikan atas kasus ini terbukti bahwa sampai sekarang baru orang sekeliling kepala desa yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka tetapi aktor pemicu dan pengambil keuntungan besar atas penmabnagan pasair besi di Lumajang belum disentuh. Peristiwa pembunuhan

Read more
Solidaritas dan Konsolidasi Kasus Salim Kancil

Rekan-rekan jaringan Di Jakarta Salam Juang Lestari Kematian Pak Salim Kancil dan penderitaan yang dialami Pak Tosan telah menimbulkan duka yang mendalam bagi kita. Perjuangan melawan ketidakadilan dan penghancuran alam harus dibayar dengan pengorbanan nyawa. Kita turut menyampaikan dukacita yang mendalam dan mengharapkan kesembuhan buat Pak Tosan. Semoga peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari. Koalisi Nasional Anti Pembantaian Petani yang

Read more
“Hukuman Mati Inkonsisten terhadap visi-misi Presiden Jokowi untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan menuntaskan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”

“Hukuman Mati Inkonsisten terhadap visi-misi Presiden Jokowi  untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan menuntaskan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”      Hukuman Mati merupakan Kejahatan Kemanusiaan: Jokowi adalah kita, itu yang disampaikan dalam kampanye sebelum menjadi presiden Republik Indonesia. Tapi sekarang, atas nama negara, Jokowi yang ramah dan murah senyum serta suka blusukan itu menolak semua grasi (pengampunan) yang diajukan kepada

Read more
PKPA YLBHI 2014

Sehubungan dengan komitmen YLBHI-LBH dalam pemberian bantuan hukum sudah dilakukan sejak tahun 1970. Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU bantuan Hukum”), angka kebutuhan layanan bantuan hukum semakin meningkat. Sementara, jumlah masyarakat miskin dan jumlah advokat yang tersedia berbanding terbalik. Untuk menjawab persoalan tersebut, YLBHI mengidentifikasi adanya keterbatasan jumlah pengacara

Read more
44 Tahun YLBHI

Demokrasi sedang dipertaruhkan. Belum hilang hingar bingar penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Intelijen dan  RUU  Keamanan  Nasional,  masyarakat kembali harus bersuara lantangagar hak suaranya dapat direbut lagi. Melalui UU Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada), Parlemen telah merebuthak konstitusional rakyat.  Kondisi ini seolah mengembalikan posisi rakyat pada rejim Orde Baru yang tidakpunyak hak suara.

Read more