Publikasi

Somasi untuk Menko Kemaritiman atas keputusan reklamasi

Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi sejumlah pulau buatan di Teluk Jakarta disambut somasi terbuka yang diajukan oleh nelayan serta kelompok masyarakat. Somasi terbuka tersebut dibacakan Jumat (16/09), dan menuntut agar Luhut sebagai Menko Maritim 'menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara' pada Mei 2016 lalu terkait reklamasi Pulau G yang memutuskan untuk 'menunda pelaksanaan... pemberian

Read more
LAUNCHING KERTAS POSISI YLBHI TENTANG IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM

Dalam rangka mendorong pembangunan Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nasional yang Akuntabel, YLBHI menyusun sebuah Kertas Posisi sebagai hasil dari monitoring atau pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2. Adapun, monitoring implementasi UU Bantuan Hukum kali ini dilakukan dengan survey online yang disebar ke seluruh 310 OBH dan dikuatkan dengan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal yang melibatkan seluruh stakeholders

Read more
JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum

“Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan Hukum dan secara konsisten menginisiasi dan berkordinasi serta

Read more
PERNYATAAN SIKAP KOALISI NASIONAL ANTI PEMBANTAIAN PETANI

Setelah 13 hari pembunuhan pejuang lingkungan upaya aparat Kepolisian mengungkap kejahatan pembunuhan belumlah masuk kepada akar masalah konflik. Aparat kepolisian lamban melakukan penyelidikan atas kasus ini terbukti bahwa sampai sekarang baru orang sekeliling kepala desa yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka tetapi aktor pemicu dan pengambil keuntungan besar atas penmabnagan pasair besi di Lumajang belum disentuh. Peristiwa pembunuhan

Read more
Solidaritas dan Konsolidasi Kasus Salim Kancil

Rekan-rekan jaringan Di Jakarta Salam Juang Lestari Kematian Pak Salim Kancil dan penderitaan yang dialami Pak Tosan telah menimbulkan duka yang mendalam bagi kita. Perjuangan melawan ketidakadilan dan penghancuran alam harus dibayar dengan pengorbanan nyawa. Kita turut menyampaikan dukacita yang mendalam dan mengharapkan kesembuhan buat Pak Tosan. Semoga peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari. Koalisi Nasional Anti Pembantaian Petani yang

Read more
KRIMINALISASI

Istilah ‘kriminalisasi’ kembali mencuat sejak dua komisioner KPK, Bambang   Widjojanto   dan Abraham Samad,  dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri [Maret,2015]. Penetapan tersangka tersebut ditetapkan tidak lama setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus BW dan AS ini diduga merupakan upaya ‘kriminalisasi’ terhadap KPK  karena telah menetapkan BG sebagai calon pesakitan. Istilah ini memang bukan istilah

Read more
Review singkat PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 adalah peraturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Peraturan yang sudah berlaku sekitar 34 tahun ini sudah menimbulkan beberapa persoalan baik secara teknis implementasi maupun secara fundamental dalam kerangka norma perundang-undangan. Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar untuk menyatakan peraturan ini sudah usang dan harus direvisi, yakni:  

Read more
“Hukum Kebiri Bukan Solusi untuk Mengatasi Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika, YLBHI   Menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah

Read more
Penyebaran Buku Saku

Dalam rangka menyebarkan semangat pembelaan HAM lewat Bantuan Hukum Struktural YLBHI mendistribusikan Buku Saku Panduan Bantuan Hukum kepada jaringan kerja YLBHI di seluruh Indonesia terutama di Indonesia bagian Timur salah satunya adalah Rumah Literasi Akar pada tanggal 17 Maret 2015, Sulawesi Tengah.          

Read more
Buku Saku “Hukum Keluarga, Perempuan, dan Anak”

Penulis                         : Ni Luh Gede Yastini Editor                           : Herman Hasyim, SHI Co. Editor                   : Carolina S. Martha Sumampaouw & Julius Ibrani   Buku Saku berjudul “HUKUM  KELUARGA, PEREMPUAN DAN ANAK” ini memberikan gambaran persoalan keluarga mulai dari perkawinan, perceraian, hak asuh anak, KDRT, kewarganegaraan hingga perdagangan

Read more