Bantuan Hukum Edisi 3

KATA PENGANTAR   Buletin edisi tiga ini mengangkat tema penyediaan bantuan hukum. Beberapa artikel para penulis menceritakan pengalaman kunjungan belajar ke Australia dan Afrika Selatan mengenai penyediaan bantuan hukum di sana. Australia dan Afrika Selatan dikenal memiliki sistem penyediaan bantuan hukum yang bagus. Karena itulah kedua negara ini dipilih sebagai tujuan belajar. Dari kedua negara…

Audiensi LBH Lampung dengan Wakil Gubernur Lampung terkait pembahasan dan komitmen Pemda dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum

Melakukan audiensi dengan wakil gubernur lampung bpk. Bahtiar basri dalam rangka meminta komitmen pemerintah daerah Prov. Lampung dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum untuk masy miskin. Komitmen tersebut dijawab oleh wakil gubernur untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan peraturan gubernur atas perda bantuan hukum untuk masy miskin diprov. Lampung agar bisa berjalan dan terlaksana pada tahun…

Workshop Revisi Perda no.3 tahun 2015 tentang bantuan hukum utk masyarakat miskin yang diadakan oleh LBH Lampung

Mendorong percepatan dan implementasi perda no 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di provinsi lampung, bersama akademisi fh unila dr. Wahyu sasongko, kanwil hukum & ham lampung, pertuni lampung, p2tp2a lampung, bapas untuk mendorong hak2 bantuan hukum tmn2 disabilitas, perempuan dan anak agar diakomodir didalam perda bantuan hukum. Serta melakukan pembahasan dan…

Pelatihan Paralegal Komunitas Tingkat Dasar Tahun 2017

Kriteria Peserta: Para Peserta diutamakan dari unsur tokoh pemuda/aktivis yang pernah terlibat dalam advokasi terkait masalah hukum atau pemenuhan hak dasar yang dihadapi oleh: Peserta berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai Aktif atau memiliki pengalaman dalam advokasi terkait masalah hukum atau pemenuhan hak dasar yang dihadapi oleh: Kelompok Petani, Nelayan atau Masyarakat…

Bantuan Hukum Edisi 2

KATA PENGANTAR  Tema Bantuan Hukum Struktural (BHS) pada edisi ini tentu bukan tanpa maksud. Oktober 2017 tepat YLBHI mengulang kelahirannya yang ke 47 tahun. Gagasan lembaga khusus untuk memberikan bantuan hukum muncul pada kongres Peradin pada tahun 1969. Kemudian lembaga tersebut dibentuk secara resmi melalui Anggaran Dasar pada 1970 dan mulai beroperasi pada tahun 1971.Dalam…

Bantuan Hukum Edisi 1

YLBHI pernah memiliki jurnal bernama “Diponegoro 74” yang pada masanya menjadi rujukan karena tidak saja mengupas teori-teori hukum dan sosial tetapi memuat fakta-fakta pelanggaran HAM langsung dari tangan pertama yaitu penyintas dan pembelanya dari 15 kantor LBH.   Jurnal online edisi pertama ini merupakan “Diponegoro 74” versi digital sesuai perkembangan zaman di mana bahan cetakan/bacaan…

Artikel Diskusi Persekusi

Pada hari Kamis, 20 Juli 2017 LBH Bandung bersama dengan YLBHI mengadakan diskusi mengenai Persekusi dengan menghadirkan narasumber Prof. David Cohen, Direktur WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford University, Amerika Serikat. Professor David Cohen adalah seorang ahli di bidang hukum internasional, hak asasi manusia dan keadilan transisional. Persekusi dalam kerangka hukum…

Somasi untuk Menko Kemaritiman atas keputusan reklamasi

Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi sejumlah pulau buatan di Teluk Jakarta disambut somasi terbuka yang diajukan oleh nelayan serta kelompok masyarakat. Somasi terbuka tersebut dibacakan Jumat (16/09), dan menuntut agar Luhut sebagai Menko Maritim ‘menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara’ pada Mei 2016 lalu terkait reklamasi Pulau G yang memutuskan…

LAUNCHING KERTAS POSISI YLBHI TENTANG IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM

Dalam rangka mendorong pembangunan Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nasional yang Akuntabel, YLBHI menyusun sebuah Kertas Posisi sebagai hasil dari monitoring atau pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2. Adapun, monitoring implementasi UU Bantuan Hukum kali ini dilakukan dengan survey online yang disebar ke seluruh 310 OBH dan dikuatkan dengan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di…

JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum

“Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan…