Kasus

Gugatan TUN terhadap Keppres 87/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (Koalisi-MK) melayangkan gugatan Tata Usaha negara kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pengangkatan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. sebagai salah satu hakim MK. Pengangkatan tersebut dinilai melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 9 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 19 Undang-undang No. 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Read more
Laporan Kasus: Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung No. 1117 K/PID/2005 tanggal 3 Agustus 2005

PENINJAUAN KEMBALI Terhadap : Putusan Mahkamah Agung No. 1117 K/PID/2005 tanggal 3 Agustus 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 46/PID/2005/PT. DKI , tanggal 11 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1783/Pid.B/2004/PN.Jak-Sel. tanggal 28 Pebruari 2005. Atas Nama Terpidana ABU BAKAR BA’ASIR Jakarta, 23 Nopember 2005 Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di- JAKARTA Dengan Hormat, Perkenankan

Read more
Daftar Nama Korban Bom Bali II

Berikut daftar korban peledakan Bom Bali II yang telah dikumpulkan oleh LBH Bali. Data ini bersifat sementara. Silahkan mengunduh Daftar Korban Bom Bali 2 - LBH Bali (PDF, Bahasa Indonesia)

Read more
Peradilan Abu Bakar Ba’asir

Berikut adalah beberapa dokumen peradilan dari  Abu Bakar Ba'asir yang didakwa melakukan pelanggaran imigrasi, percobaan pembunuhan Megawati Soekarnoputri, dan sebagai dalang serangkaian peledakan bom di Tanah Air. Dokumen dapat diunduh di bawah ini. Semua dokumen tersedia dalam bentuk PDF. Pledoi - 20030821_Kasus_Pledoi ABB_YLBHI Pengaduan ke Komnas HAM - 20031200_kasus_abu bakar baasyir_komnas Peninjauan Kembali - 20031200_kasus_abu bakar baasyir_komnas

Read more
Kronologis Kasus FKK BPD Sumatera Barat

Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat merupakan suatu organisasi serikat pekerja yang terdiri dari karyawan BPD Sumatera Barat yang beranggotakan 541 orang. Organisasi ini dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya. Organisasi ini telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2002. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Dinasnya mengeluarkan SK nomor 0033/W3/C/2002

Read more