Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas : DPR Harus Tolak Perppu Ormas !

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas  “DPR Harus Tolak Perppu Ormas !”   DPR sudah mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Peta dukungan maupun penolakan pun telah nampak dari beberapa fraksi di DPR. Beberapa fraksi mengusulkan untuk…

State Administrative Court Orders the Governor of West Sumatera to Revoke 26 Permits of Non-Clean and Clear Minings within 5 Days

PRESS RELEASE PADANG LEGAL AID INSTITUTE (LBH PADANG) No : 24/S.Pers/LBH-PDG/X/2017 State Administrative Court Orders the Governor of West Sumatera to Revoke 26 Permits of Non-Clean and Clear Minings within 5 Days   After 10 trial hearings since 19 September 2017, on 20 October 2017 at 14.00 local time, the Assembly of Judges in Padang…

“Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan”

Rilis Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat, 22 Oktober 2017 “€œDesak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan€”   A. Latar Belakang. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta, sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan nilai-nilai pluralisme yang ada pada masing- masing daerah. Melalui…

Upaya Kita menang, Gugatan LBH Padang terhadap 26 izin perusahaan tambang bermasalah dikabulkan PTUN, kemenangan Rakyat dan Lingkungan hidup

SIARAN PERS LBH PADANG Nomor :24/S.Pers/LBH-PDG/X/2017 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Perintahkan Gubernur Sumbar untuk Cabut 26 Izin Tambang Non CnC dalam 5 hari   Setelah menempuh 10 kali persidangan sejak 19 September 2017, hari ini 20 Oktober 2017 pada pukul 14.00 WIB, majelis hakim PTUN Padang membacakan putusan dalam Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas…

3 TAHUN JOKOWI-JK JALANKAN AMANAT REFORMASI

RILIS GEDOR. Jakarta 19 Oktober 2017   Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk…

SIARAN PERS : BURUH PT PARASAWITA MENGGUGAT, PENGADILAN KABULKAN GUGATAN

M. Idhamsyah, merupakan salah satu buruh PT Parasawita yang telah bekerja lebih kurang 20 tahun, tepatnya sejak tahun 1995. Berdasarkan Surat pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 16 Januari 2016 yang lalu, ia diberhentikan secara sepihak. Atas kejadian itu, ianya memberikan kuasa kepada LBH Banda Aceh untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sikap untuk mendaftarkan gugatan ini…

Unit Rumah Tak Kunjung Dibangun, Warga Mengadu ke LBH

Sebanyak 62 konsumen dari pengembang hunian PT Patala Global Perdana mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, dikarenakan hingga saat ini hunian yang dijanjikan oleh pengembang perumahan itu tak kunjung dibangun. LBH Bandar Lampung segera mengadvokasi permasalahan tersebut. Penangggung Jawab Perkara LBH, Kodri Ubaidliah mengatakan, berdasarkan aduan warga, total sekitar 300 konsumen yang telah…

Stop Crimes Against Humanity

The United Nations General Assembly and Security Council should take immediate steps to address the human rights abuses and humanitarian catastrophe engulfing Myanmar’s ethnic Rohingya population, Human Rights Watch and 87 other nongovernmental organizations said today. “As more evidence emerges, it is clear that the atrocities committed by Myanmar state security forces amount to crimes…

“Mengecam Penangkapan Terhadap 24 Aktivis Selamatkan Slamet dan Tindak Kekerasan dalam Aksi Protes Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah”

Pernyataan Sikap Bersama   Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berasama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) berinisiatif untuk membuat Pernyataan Sikap Bersama ini dan mengajak kepada seluruh organisasi untuk tergabung dan terlibat dengan cara mencantumkan nama Organisasi/lembaga dalam Pernyataan Sikap Bersama ini. Salam Demokrasi. Senin 9 Oktober 2017, Aliansi Selamatkan Slamet melakukan aksi damai untuk menuntut…