JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum

Jalan Panjang dan Berliku Menuju AKses Terhadap Keadilan

Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan Hukum dan secara konsisten menginisiasi dan berkordinasi serta terlibat secara proaktif dalam forum-forum diskusi, konsultasi, sumbang saran serta konsinyering yang diselenggarakan pemangku kebijakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta jajarannya, hingga terbentuk peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum, baik peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) untuk Pemberian Bantuan Hukum, Standarisasi Kurikulum Pendidikan bagi Paralegal, perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) bagi Paralegal.

 

Oleh sebab itu, YLBHI kembali melakukan monitoring (pemantauan) terhadap implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua, untuk mendapatkan gambaran serta fakta yang signifikan atas situasi dan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum. Dengan melibatkan jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), individu-individu pegiat dan NGO yang bergerak pada isu bantuan hukum, yang telah memberikan informasi dan data melalui survei daring dan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal, termasuk perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayahnya (Kanwil), BPHN, hingga dewan legislatif daerah (DPRD).

 

Kertas posisi YLBHI tentang implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua ini, diberi judul “Jalan Panjang dan Berliku, Menuju Akses Terhadap Keadilan” diharapkan dapat menjadi bahan dasar atau acuan yang memadai untuk perbaikan atas regulasi, kebijakan serta penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional ke depan, sehingga cita-cita akses terhadap keadilan dapat terpenuhi.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>