Twitter

  • LBH Semarang: Ganjar Lakukan Pembangkangan Hukum

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melakukan pembangkangan hukum. Tudingan tersebut oleh sebab Ganjar menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 pada 20 Desember 2016. Keputusan itu

    Read more
  • Kasus Semen Rembang, Keputusan Gubernur Dinilai Bertentangan dengan Putusan MA

    Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang pencabutan izin lingkungan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali perkara tersebut. "Keputusan gubernur tersebut dilakukan agar seolah-olah taat hukum," kata kuasa

    Read more
  • YLBHI : GUBERNUR JATENG PERMAINKAN HUKUM DAN KONSTITUSI

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan, bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan pembangkangan hukum (obstruction of Justice) dan mengangkangi Konstitusi. Menurut Isnur, keputusan Gubernur Jateng yang mencabut izin, tapi memerintahkan perbaikan

    Read more
  • Gelar Catahu, LBH Semarang Luncurkan Buku Merindukan Negara Hukum

    Layanan Bantuan Hukum (LBH) Semarang memaparkan Catatan Akhir Tahun 2016 sekaligus launching buku yang berjudul “Merindukan Negara Hukum” pada Kamis (12/01/2017) bertempat LPUBTN Jl. Taman Srigunting 10 Semarang. Buku yang berjudul “Merindukan Negara Hukum” yang dilaunching oleh  LBH Semarang

    Read more
  • Polisi Tangkap dan Pukuli Mahasiswa di Bantaeng, Ini Sikap LBH Makassar

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar angkat suara terhadap kasus penangkapan tiga orang aktivis mahasiswa saat menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM, penarikan listrik 900 VA, dan kenaikan biaya STNK dan BPKB di Bantaeng, Kamis (12/1/2017). Berdasarkan rilis yang dikirim LBH Makassar, aksi tersebut

    Read more
  • Jalan Panjang dan Berliku Menuju AKses Terhadap Keadilan
    JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU…

    “Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi

    Read more
  • Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital

    Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital   Sepanjang tahun 2013 YLBHI dan 15 kantor cabang lembaga bantuan hukum di daerah menerima cukup banyak laporan. Tercatat terdapat 2.873 kasus yang masuk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012), jumlah kasus yang ditangani oleh YLBHI pada

    Read more
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Fatwa MPU Aceh

    Saat ini Aceh telah mengukir sejarah perdamaian, kedua belah pihak yang pernah bertikai (GAM dan RI) telah sepakat untuk menyelesaian pertikaian berdarah selama 30 tahun.  Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti bahwa telah ada usaha dan itikad baik yang dilakukan oleh parapihak untuk

    Read more
  • Membedah Sesat Pikir RUU Rahasia Negara

    Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara merupakan salah satu RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas berdasarkan dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005. Paper ini dimaksudkan untuk memberikan

    Read more
  • Laporan Rakernas YLBHI 2010

    Laporan ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) YLBHI tahun 2010. Laporan terdiri dari pengantar, diskripsi kegiatan, hasil yang dicapai dan rencana tindak lanjut hasil rapat kerja nasional. Menginjak usia

    Read more

Publikasi Terbaru

Pemv

Kategori

Jajak Pendapat

Hukuman Mati
Apakah anda setuju dengan hukuman mati ?