Twitter

  • YLBHI: Vaksin Palsu Jauh Lebih Mengerikan dari Uang Palsu

    Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YBLHI) Bahrain mengatakan, kasus vaksin palsu merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan. Menurut Bahrain, kelalaian pemerintah termasuk menelantarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki tiap warga negara. "State

    Read more
  • Soal Vaksin Palsu, YLBHI Tak Segan Perkarakan Pemerintah

    Posko pengaduan vaksin palsu dibuka oleh sejumlah lembaga termasuk Komnas Perlindungan Anak (PA). Tak hanya Komnas PA, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga membuka posko pengaduan terkait peredaran vaksin palsu yang diperuntukkan bagi bayi. Ketua Posko Pengaduan YLBHI, Wahyu Nandang

    Read more
  • YLBHI: Muncul Dugaan Korupsi Terkait Vaksin Palsu

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengindikasikan ada hal yang sudah terorganisir dengan baik dari merebaknya vaksin palsu. Direktur Advokasi LBH Bahrain mengatakan indikasi adanya korupsi mungkin terjadi. Hal ini dilihat dari pembiaran merebaknya vaksin palsu yang diduga berlangsung sejak 2003.

    Read more
  • Kronologi RUU Pertembakauan
    Kronologi RUU Pertembakauan

    Kronologi perkembangan RUU terkait dengan produk tembakau di DPR DIAWALI dengan pengajuan “RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (RUU PDPTK)” oleh Komisi IX DPR pada tahun 2006 yang didukung 205 anggota Dewan dan bertambah dari 243 menjadi 259 anggota. RUU PDPTK yang masuk dalam

    Read more
  • Media Briefing RUU Pertembakauan
    Waspada! Baleg DPR RI Kejar Tayang Loloskan RUU Pertembakauan

    Jakarta, 26 Juni 2016 – Dua tahun bertengger di baris RUU Prioritas Prolegnas sejak 2015, RUU Pertembakauan terus menerus masih pada tahap harmonisasi oleh Baleg DPR RI. Mendadak dansecara diam-diam, menjelang penutupan masa sidang saat ini, Badan Legislatif DPR RI justru melakukan pembahasan dan

    Read more
  • Jalan Panjang dan Berliku Menuju AKses Terhadap Keadilan
    JALAN PANJANG DAN BERLIKU: Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU…

    “Access to legal aid, is an access to justice”. Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi

    Read more
  • Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital

    Catatan Akhir Tahun YLBHI 2013 Di Bawah Sandal Kapital   Sepanjang tahun 2013 YLBHI dan 15 kantor cabang lembaga bantuan hukum di daerah menerima cukup banyak laporan. Tercatat terdapat 2.873 kasus yang masuk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012), jumlah kasus yang ditangani oleh YLBHI pada

    Read more
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Fatwa MPU Aceh

    Saat ini Aceh telah mengukir sejarah perdamaian, kedua belah pihak yang pernah bertikai (GAM dan RI) telah sepakat untuk menyelesaian pertikaian berdarah selama 30 tahun.  Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti bahwa telah ada usaha dan itikad baik yang dilakukan oleh parapihak untuk

    Read more
  • Membedah Sesat Pikir RUU Rahasia Negara

    Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara merupakan salah satu RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas berdasarkan dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005. Paper ini dimaksudkan untuk memberikan

    Read more
  • Laporan Rakernas YLBHI 2010

    Laporan ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) YLBHI tahun 2010. Laporan terdiri dari pengantar, diskripsi kegiatan, hasil yang dicapai dan rencana tindak lanjut hasil rapat kerja nasional. Menginjak usia

    Read more

Publikasi Terbaru

Pemv

Kategori

Jajak Pendapat

Hukuman Mati
Apakah anda setuju dengan hukuman mati ?